loading...

Monday, 16 September 2013

pdri http://sumatracyber.blogspot.com/

Sumatra Cyber ~ Tahukah anda ternyata ibu kota Indonesia tidak hanya Jakarta dan Yogyakarta saja, ternyata masih ada 3 ibu kota lagi yang pernah menjadi ibukota darurat sewaktu Agresi Militer Belanda .

Kilasan

http://sumatracyber.blogspot.com/

Tidak lama setelah ibukota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatera/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir.Indracahya, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut.

Ibu kota yang pernah menjadi ibukota darurat semasa PDRI ( Pemerintah Darurat Indonesia ) adalah sebagai berikut.


1. Bukittinggi



Kota wisata yang menawarkan keindahan alam dan sejarahnya dan juga telah banyak dikenal dunia, ternyata pernah menjadi ibukota darurat Indonesia dulunya.Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan, ketika pada tanggal 19 Desember 1948 kota ini ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Di kemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006.

2. Sumpur Kudus

pdri sumbar http://sumatracyber.blogspot.com/

Sumpur Kudus, Sijunjung adalah tempat basis Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di masa agresi,yang membuat NKRI bertahan sampai diakui oleh internasional.

3. Koto Tinggi

koto tinggi pdri http://sumatracyber.blogspot.com/

Koto Tinggi merupakan salah satu nagari yang terdapat dalam kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari ini berjarak 12 KM dari Kota Bukittinggi. Ibu kota Nagari Koto Tinggi adalah Lambau.Wilayah dari Nagari Koto Tinggi adalah daerah yang berombak dan berbukit. Nagari Koto Tinggi berada antara 1000 hingga 1525 meter diatas permukaan laut. Nagari ini juga dilalui oleh Batang Jabua yang berasal dari mata air Gunung Marapi. Daerah yang sangat cocok untuk memimpin pemerintahan gerilya ( pemerintahan yang berpindah-pindah ). Koto tinggi menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Setelah itu Ketua PDRI Bapak Syarifudin Prawiranegara melakukan gerilya untuk tidak tertangkap oleh Belanda.

sumber : olahan sendiri, wikipedia dan kompasiana
loading...